9 Januari, Presiden AS secara dini merilis data non-pertanian di platform media sosial—hampir satu hari lebih awal dari waktu resmi pengumuman. Berdasarkan data tersebut, sejak Januari, sektor swasta AS menambah 654.000 pekerjaan, sementara sektor pemerintah mengurangi 181.000.

Setelahnya, pihak resmi mengklaim ini adalah "tanpa sengaja bocor" dan menyatakan akan meninjau proses rilis data serta perjanjian embargo. Presiden sendiri membantah bertanggung jawab. Menariknya, reaksi pasar sangat tenang—indeks futures saham AS hanya berfluktuasi kecil, tanpa adanya pergerakan besar yang tidak biasa.

Namun, masalah yang terungkap di balik kejadian ini patut diperhatikan. Data ekonomi sebagai dasar pengambilan keputusan pasar, siapa yang mendapatkan keuntungan dari bocornya data lebih awal? Di mana keadilannya? Apakah kepercayaan pelaku pasar terhadap data resmi akan berkurang karena hal ini?

Ini adalah pertanyaan yang terus dipikirkan oleh industri kripto. Ketika mekanisme distribusi informasi terpusat terus mengalami celah, kebutuhan akan sistem "tanpa kepercayaan" dan data yang dapat diverifikasi menjadi semakin nyata. Apa yang dapat ditawarkan teknologi blockchain? Transparansi, catatan yang tidak dapat diubah, dan kemungkinan semua peserta mendapatkan informasi secara bersamaan. Ini bukan sekadar idealisme teknologi yang abstrak, melainkan respons nyata terhadap kekurangan sistem yang ada.