Izinkan saya meluruskan beberapa kebingungan seputar preemption AI — ini bukan seperti yang banyak orang pikirkan.
Ini bukan tentang memberi AI kebebasan tanpa batas atau menghentikan regulasi. Yang sebenarnya sedang kita bicarakan di sini adalah siapa yang berhak membuat aturan.
Coba pikirkan: Anda punya model AI yang dibangun di satu negara bagian, dilatih dengan data dari negara bagian lain, dan digunakan di tempat yang sama sekali berbeda. Hukum negara bagian mana yang berlaku? Itu pertanyaan sebenarnya yang sedang dibahas.
Kerangka "preemption" ini membuat orang khawatir kita membiarkan perusahaan teknologi lolos dari tanggung jawab. Bukan begitu. Kita justru berusaha menghindari situasi di mana satu sistem AI harus mematuhi 50 hukum negara bagian yang bisa saja saling bertentangan.
Kejelasan yurisdiksi bukan berarti lolos dari regulasi. Ini tentang menciptakan kerangka kerja yang benar-benar berjalan, bukan mimpi buruk hukum yang tidak menguntungkan siapa pun.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
12 Suka
Hadiah
12
6
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
DataPickledFish
· 2025-12-11 09:26
哎呀这问题说得好,50个州各一套规则谁受得了啊
---
Sederhananya, harusnya federal seragam atau masing-masing bermain sendiri, zona abu-abu ini paling menyebalkan
---
Tunggu dulu, lalu siapa yang akan menentukan "aturan tunggal" itu, bukankah itu tetap permainan kekuasaan
---
Sekilas terlihat untuk melindungi pengguna, tapi sebenarnya hanya membantu perusahaan besar menyusun rantai pasokan
---
Jadi tetap saja seperti itu, lihat siapa yang mendapatkan keuntungan lebih besar, jangan berdebat soal kerangka kerja
---
Memang, pengelolaan multi-otoritas malah memberi peluang lebih besar bagi perusahaan untuk mencari celah
---
Masalahnya, meskipun aturan sudah dibuat, saat pelaksanaan tetap saja mereka bermain sendiri
Lihat AsliBalas0
GovernancePretender
· 2025-12-09 00:09
Sejujurnya, ini memang masalah yang sudah sering dibicarakan, pada akhirnya tetap kembali ke keseimbangan kekuasaan, bukan?
Lihat AsliBalas0
EthSandwichHero
· 2025-12-09 00:09
Haha, sederhananya mereka ingin menyatukan aturan, kalau tidak benar-benar akan kacau. Kalau 50 negara bagian membuat aturan sendiri-sendiri, perusahaan AI bisa pusing kepala.
Lihat AsliBalas0
CoffeeOnChain
· 2025-12-09 00:04
Jujur saja, ini sebenarnya cuma melempar kesalahan ke perusahaan teknologi besar, bilangnya sih "kewenangan yurisdiksi yang jelas", padahal ujung-ujungnya tetap saja mau aturan yang seragam untuk menghindari pengawasan...
Lihat AsliBalas0
MoonMathMagic
· 2025-12-08 23:51
Nggak bakal bohong, alasan ini terdengar seperti sedang membela perusahaan besar... Aturan yang seragam memang terdengar enak, tapi ujung-ujungnya tetap saja siapa yang paling kuat, dia yang menentukan.
Lihat AsliBalas0
GateUser-e19e9c10
· 2025-12-08 23:50
Ngl, pernyataan tentang kejelasan yurisdiksi ini terdengar bagus, tapi apakah konflik hukum di 50 negara bagian benar-benar bisa diselesaikan dengan satu set aturan... Rasanya tetap akan ada pihak yang dirugikan.
PERDEBATAN ATURAN TUNGGAL
Izinkan saya meluruskan beberapa kebingungan seputar preemption AI — ini bukan seperti yang banyak orang pikirkan.
Ini bukan tentang memberi AI kebebasan tanpa batas atau menghentikan regulasi. Yang sebenarnya sedang kita bicarakan di sini adalah siapa yang berhak membuat aturan.
Coba pikirkan: Anda punya model AI yang dibangun di satu negara bagian, dilatih dengan data dari negara bagian lain, dan digunakan di tempat yang sama sekali berbeda. Hukum negara bagian mana yang berlaku? Itu pertanyaan sebenarnya yang sedang dibahas.
Kerangka "preemption" ini membuat orang khawatir kita membiarkan perusahaan teknologi lolos dari tanggung jawab. Bukan begitu. Kita justru berusaha menghindari situasi di mana satu sistem AI harus mematuhi 50 hukum negara bagian yang bisa saja saling bertentangan.
Kejelasan yurisdiksi bukan berarti lolos dari regulasi. Ini tentang menciptakan kerangka kerja yang benar-benar berjalan, bukan mimpi buruk hukum yang tidak menguntungkan siapa pun.