Sumber: CritpoTendencia
Judul Asli: Taiwan dan Jepang menandatangani perjanjian perdagangan digital di tengah ketegangan dengan Tiongkok
Tautan Asli:
Baru-baru ini, otoritas Jepang dan Taiwan menandatangani sebuah perjanjian perdagangan digital yang bisa menjadi sangat penting bagi kawasan tersebut. Langkah ini menjadi sinyal kuat adanya pendekatan antara dua kekuatan ekonomi tersebut meskipun ada tekanan dari Tiongkok daratan.
Beberapa hari yang lalu, Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, mengancam akan terlibat secara militer dalam konflik hipotetis antara Tiongkok dan Taiwan. Hal ini membuat marah otoritas di Beijing, yang menyebut pernyataan tersebut sebagai “ceroboh” serta mengeluarkan peringatan dari sudut pandang diplomatik.
Di tengah ketegangan ini, Taipei dan Tokyo mengambil langkah baru dalam mempererat hubungan. Para perwakilan dari kedua pemerintahan menandatangani perjanjian tersebut selama pertemuan teknologi yang diadakan di Taiwan. Pihak berwenang menekankan bahwa perjanjian ini mencakup “aturan yang lebih lengkap dan penting dalam perdagangan virtual kontemporer”.
Di antara poin-poin yang diatur dalam perjanjian perdagangan digital ini adalah pembebasan tarif atas transmisi data lintas negara secara elektronik. Hal ini dilengkapi dengan perdagangan tanpa kertas, perlindungan data dan privasi, keamanan jaringan, serta perlindungan konsumen daring.
Selain itu, para perwakilan juga menandatangani nota kesepahaman kerja sama kepabeanan.
Perjanjian perdagangan digital dan tekanan dari Tiongkok
Seperti yang telah disebutkan, perjanjian ini terjadi di tengah ketegangan serius antara Tokyo dan Beijing. Seperti diketahui, Tiongkok menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, sesuatu yang diterima oleh sebagian besar negara di dunia (termasuk AS). Namun, di dalam politik domestik Taiwan juga ada faksi separatis yang menginginkan kemerdekaan.
Hal terakhir ini dianggap oleh Tiongkok sebagai garis merah. Dengan demikian, deklarasi kemerdekaan dapat memicu tindakan militer penyatuan paksa oleh Beijing. Ini adalah konflik yang memiliki sejarah panjang dan berawal dari perang saudara antara Kuomintang dan Partai Komunis.
Sementara sebagian besar negara di dunia menganggapnya sebagai urusan internal Tiongkok, baru-baru ini Jepang ikut campur, yang menimbulkan ketidaknyamanan di negara komunis tersebut. Seperti yang terlihat, konteks ini sangat rumit dan karena itu otoritas Tiongkok mengawasi dengan ketat setiap perjanjian antara Taiwan dan negara lain.
Meski demikian, kepercayaan dan hubungan antara otoritas Jepang dan Taiwan semakin menguat. Perdagangan digital merupakan salah satu sektor dengan potensi terbesar di Asia, sehingga perjanjian ini menjadi sangat relevan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Jepang dan Taiwan Menandatangani Perjanjian Perdagangan Digital: Dampak Geopolitik terhadap Industri Kripto
Sumber: CritpoTendencia Judul Asli: Taiwan dan Jepang menandatangani perjanjian perdagangan digital di tengah ketegangan dengan Tiongkok Tautan Asli:
Baru-baru ini, otoritas Jepang dan Taiwan menandatangani sebuah perjanjian perdagangan digital yang bisa menjadi sangat penting bagi kawasan tersebut. Langkah ini menjadi sinyal kuat adanya pendekatan antara dua kekuatan ekonomi tersebut meskipun ada tekanan dari Tiongkok daratan.
Beberapa hari yang lalu, Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, mengancam akan terlibat secara militer dalam konflik hipotetis antara Tiongkok dan Taiwan. Hal ini membuat marah otoritas di Beijing, yang menyebut pernyataan tersebut sebagai “ceroboh” serta mengeluarkan peringatan dari sudut pandang diplomatik.
Di tengah ketegangan ini, Taipei dan Tokyo mengambil langkah baru dalam mempererat hubungan. Para perwakilan dari kedua pemerintahan menandatangani perjanjian tersebut selama pertemuan teknologi yang diadakan di Taiwan. Pihak berwenang menekankan bahwa perjanjian ini mencakup “aturan yang lebih lengkap dan penting dalam perdagangan virtual kontemporer”.
Di antara poin-poin yang diatur dalam perjanjian perdagangan digital ini adalah pembebasan tarif atas transmisi data lintas negara secara elektronik. Hal ini dilengkapi dengan perdagangan tanpa kertas, perlindungan data dan privasi, keamanan jaringan, serta perlindungan konsumen daring.
Selain itu, para perwakilan juga menandatangani nota kesepahaman kerja sama kepabeanan.
Perjanjian perdagangan digital dan tekanan dari Tiongkok
Seperti yang telah disebutkan, perjanjian ini terjadi di tengah ketegangan serius antara Tokyo dan Beijing. Seperti diketahui, Tiongkok menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, sesuatu yang diterima oleh sebagian besar negara di dunia (termasuk AS). Namun, di dalam politik domestik Taiwan juga ada faksi separatis yang menginginkan kemerdekaan.
Hal terakhir ini dianggap oleh Tiongkok sebagai garis merah. Dengan demikian, deklarasi kemerdekaan dapat memicu tindakan militer penyatuan paksa oleh Beijing. Ini adalah konflik yang memiliki sejarah panjang dan berawal dari perang saudara antara Kuomintang dan Partai Komunis.
Sementara sebagian besar negara di dunia menganggapnya sebagai urusan internal Tiongkok, baru-baru ini Jepang ikut campur, yang menimbulkan ketidaknyamanan di negara komunis tersebut. Seperti yang terlihat, konteks ini sangat rumit dan karena itu otoritas Tiongkok mengawasi dengan ketat setiap perjanjian antara Taiwan dan negara lain.
Meski demikian, kepercayaan dan hubungan antara otoritas Jepang dan Taiwan semakin menguat. Perdagangan digital merupakan salah satu sektor dengan potensi terbesar di Asia, sehingga perjanjian ini menjadi sangat relevan.