Kebijakan fiskal adalah strategi pemerintah untuk mengarahkan perekonomian nasional melalui penyesuaian pajak dan pengeluaran negara. Tujuan utamanya meliputi:
Ketika ekonomi melemah, pemerintah dapat menurunkan pajak atau meningkatkan investasi infrastruktur publik guna merangsang permintaan pasar. Sebaliknya, saat ekonomi terlalu panas, pemerintah dapat menaikkan pajak atau memangkas pengeluaran untuk menjaga inflasi tetap terkendali.
Setiap perubahan pada pengeluaran pemerintah atau kebijakan pajak akan memicu reaksi berantai di pasar. Contohnya:
Kebijakan ini dapat meningkatkan produktivitas atau menstabilkan harga. Namun, jika pelaksanaannya tidak transparan—terutama di negara dengan risiko korupsi tinggi—kebijakan fiskal bisa berbalik arah dan menimbulkan dampak negatif.
Pajak adalah pilar utama kebijakan fiskal, karena langsung menentukan kapasitas pemerintah dalam membiayai layanan publik dan program kebijakan.
Perubahan tarif pajak juga berdampak pada:
Karena itu, reformasi pajak sering memberikan dampak langsung dan signifikan terhadap aktivitas ekonomi.
1. Kebijakan Fiskal Ekspansif
Digunakan saat resesi atau permintaan lemah, dengan pendekatan seperti:
2. Kebijakan Fiskal Kontraktif
Diterapkan saat inflasi tinggi atau ekonomi terlalu panas, dengan langkah-langkah seperti:
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Web3, silakan klik untuk mendaftar: https://www.gate.com/
Kebijakan fiskal secara langsung membentuk permintaan pasar, tingkat harga, dan lapangan kerja melalui perubahan pajak dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini merupakan salah satu alat paling kuat dan berpengaruh dalam intervensi ekonomi pemerintah. Baik untuk mendorong ekonomi saat resesi maupun menahan laju ekonomi saat booming, kebijakan fiskal berperan penting menjaga stabilitas ekonomi. Hanya dengan pelaksanaan yang transparan, perencanaan strategis, dan penilaian dampak yang cermat, kebijakan fiskal dapat memberikan nilai nyata dan mendorong terciptanya perekonomian yang lebih sehat serta berkelanjutan bagi semua.





